Kajari Belu: Jika Anda Korupsi, sebenarnya Anda Rugi

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Rivo C. H. M. Madelu, SH., dalam kegiatan diskusi terkait pengelolaan keuangan, Rabu 28 November 2018 di Aula Dominikus Emaus Nenuk. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Belu dalam rangka memberikan pencerahan dan diskusi terkait pengelolaan dan pengawasan dana Desa untuk para camat, serta pengelola keuangan desa-desa se-kecamatan Tasifeto Timur, Kakuluk Mesak dan Tasifeto Barat.

Mengusung tema “coffee morning”, kegiatan kali ini lebih mengutamakan diskusi antara para pengelola keuangan desa dan Inspektorat. Kegiatan dibuka oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Belu, R. Th. Jossetiyawan Manek, S.Pt. dalam kata pembukanya, Inspektur menekankan pentingnya pemahaman para pengelola keuangan desa dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa. Diharapkan agar para pengelola keuangan desa lebih cermat dalam pengelolaan keuangan agar tidak sampai terjerat masalah hukum. Hadir pula dalam kegiatan ini, Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Rivo C. H. M. Madelu, SH. Beliau menekankan bahwa sebenarnya korupsi membuat orang rugi, bukan untung. Hal ini disebabkan karena masa kedaluwarsa tindak pidana sampai 18 tahun. Sehingga jika tindak pidana ditemukan setelah masa jabatan kepala desa dan belum sampai 18 tahun maka kepala desa tersebut bisa diproses secara hukum. Selain itu, hukuman penjara tidak mengganti kerugian yang dialami desa. Jumlah kerugian yang telah diselewengkan harus dikembalikan dalam bentuk penyitaan terhadap harta yang dimiliki pelaku, selain hukuman penjara yang harus tetap dijalani. Karena itu diharapkan para pengelola keuangan desa harus melaksanakan tugas sesuai aturan yang telah ditentukan. Hadir pula dalam kegiatan tersebut para camat dari 3 kecamatan terkait, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Pendapatan Daerah.

Dalam diskusi yang berkembang, para kepala desa dan pengelelola keuangan desa mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam hal pengelolaan keuangan desa. Beberapa permasalahan di antaranya, lemahnya kualitas SDM pengelola keuangan, format laporan keuangan, transparansi pengelolaan keuangan desa, penanganan pengaduan masyarakat, pendampingan dari kabupaten yang masih minim, kewajiban perpajakan, dan pungutan-pungutan di desa yang berindikasi pungli. Selain itu permasalahan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP harus menjadi perhatian dari desa-desa yang telah diaudit.

Permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dijawab dan ditanggapi oleh Kajari Belu, pejabat dari dinas PMD, Bapenda dan auditor-auditor Inspektorat. Para pengelola keuangan desa diharapkan untuk tidak ragu-ragu berkonsultasi dengan para auditor Inspektorat Kabupaten Belu.  Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan ke depan para pengelola keuangan desa lebih tertib dan maksimal dalam pengelolaan keuangan desa. “Jika niat kita baik, maka Tuhan akan menolong kita dalam pengelolaan keuangan desa”, demikian kata penutup dari Inspektorat Kabupaten Belu.

One thought on “Kajari Belu: Jika Anda Korupsi, sebenarnya Anda Rugi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *