Percepat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Inspektorat gandeng Kejaksaan

Hari senin, 30 April 2018 bertempat di Aula Gedung Wanita Bete Lalenok, dilaksanakan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Belu dan Kejaksaan Negeri Belu yang ditandatagani oleh Bupati Belu dan Kajari Belu. MoU dimaksud bertujuan untuk mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan APIP (Inspektorat dan BPKP) maupun hasil pemeriksaan eksternal (BPK). Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Belu, Kajari Belu, Kapolres Belu, para Asisten Setda Belu, pimpinan OPD dan Camat se-kabupaten Belu.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan atas PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dan karenanya Inspektorat Kabupaten Belu melakukan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Sudah ada beberapa kegiatan sebelumnya yang merupakan hasil inovasi yakni Coffee Morning dan Pojok Konsutasi dan sudah berjalan dengan baik.

Namun dari aspek penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, Kabupaten Belu masih jauh dari harapan. Data per 31 Desember 2017 menunjukkan bahwa, dari hasil pemeriksaan dan temuan administrasi terdapat 211 temuan dan 409 rekomendasi. Dari jumlah tersebut baru sebanyak 213 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, atau sebanyak 52,08%, yang telah ditindaklanjuti.

Sedangkan temuan finansial sebesar Rp2.584.967.289, dan yang ditindaklanjuti baru sebanyak Rp31.667.810, atau 1,23%. Data ini menunjukkan bahwa presentasi tindak lanjut hasil pemeriksaan masih sangat rendah. Rendahnya persentasi tindak lanjut ini, mendorong Inspektorat untuk membentuk Tim Saber HP (Sapu Bersih Hasil Pemeriksaan) yang terdiri dari unsur dari APIP (Inspektorat) dan eksternal (Kejaksaan). Tujuannya adalah untuk menjauhkan auditi dari masalah hukum dan juga untuk mempercepat pencapaian target penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Bupati Belu dalam sambutannya menekankan pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memperoleh opini WTP atas laporan keuangan Pemda. Sedangkan Kajari Belu dalam sambutannya menekankan pentingnya menindaklanjuti masalah kerugian Negara.

Selama ini Inspektorat kesulitan untuk  menindaklanjuti temuan terutama yang berhubungan dengan kerugian negara/finansial. Dengan menggandeng kejaksaan diharapkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat lebih cepat dan efektif. Proses penyelesaian dan percepatan tindak lanjut atas kerugian Negara yang tidak selesai dapat dilakukan dengan: negosiasi untuk percepatan, menggugat aset/harta dari auditi (obrik), atau menggugat secara perdata ke pengadilan.

Untuk bendahara masuk kategori tuntutan perbendaharaan, sehingga ahli waris dari bendahara turut bertanggungjawab dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan. Sedangkan untuk non bendahara wajib melakukan ganti rugi terhadap uang/aset yang telah disalahgunakan.

Dengan adanya tim Sapu bersih Hasil pemeriksaan ini, diharapkan mempercepat tindak lanjut temuan financial pada OPD/Desa/Sekolah yang telah diperiksa oleh Inspektorat, BPKP ataupun BPK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *