ANTISIPASI COVID19, INSPEKTORAT BELU BERPARTISIPASI DALAM VIDCON

Rabu 15 April 2020, Inspektorat Daerah Kabupaten Belu mengikuti dua (2) pertemuan berbeda secara online.  Pertemuan yang satu dengan BPK dengan peserta seluruh APIP daerah se-Provinsi NTT yang diikuti Sekretaris dan para Irwil; sedangkan pertemuan yang lain, pesertanya dari seluruh pimpinan OPD se-Kabupaten mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Belu Tahun 2020 diikuti langsung oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Belu.

Meeting jarak jauh melalui media Vidcon dengan seluruh APIP se- Provinsi Nusa Tengga Timur dilakukan atas inisiasi BPKP Perwakilan NTT untuk mendorong APIP Daerah tetap melakukan asistensi atau pengawasan atas proses pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah terhadap percepatan penanganan covid-19 di NTT, sekalipun dalam situasi darurat karena penyebaran covid-19. Sementara, Musrenbangkab adalah salah tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang harus dilakukan.

Beberapa hal penting yang disampaikan oleh BPKP dalam pertemuan degnan BPKP yang sempat ditangkap,  antara lain:

  • BPKP telah mengirim surat Kepala Daerah se- NTT terkait percepatan penaganan covid-19 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020  tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  Di Lingkungan  Pemerintah Daerah yang kemudian ditegaskan dengan Instruksi Mendagri Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintahan Daerah. Surat tersebut sudah di-forward kepada seluruh gugus tugas pada setiap Kabupaten di NTT melalui whatsapp.
  • Inspektorat Daerah agar melakukan pengawalan atas proses perencanaaan dan peanggaran penanganan covid-19. Agar peran Inspektorat Optimal melakukan pengawasan dimaksud maka Inspektorat perlu memahami setiap regulasi baru terkait.
  • Terkait refocussing kegiatan,  Inspektorat perlu memahami  regulasi beriku:
    1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  Di Lingkungan  Pemerintah Daerah;
    2. Surat Edaran Mendagri Nomor 440 /2622/ SJ, Tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam  lampiran SE di atas sudah ada protocol cara penggunaan Dana Tidak Terduga  (TTD) secara lengkap.
    3. Intruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Catatan:

Perbedaan mendasar antara Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 dengan Imendagri Nomor 1 Tahun 2020 adalah bahwa dalam Permendagri 20 diarahkan Refocussing kepada penggunaan Dana TTD saja . Sedangkan, dalam Imendagri Nomor 1 Tahun 2020 diarahkan Refocussing tidak saja penggunaan dana TTD tetapi juga Belanja program, Belanja langsung dan/ atau Bansos.  Hanya sayangnya dalam dua regulasi tersebut belum mempertimbangkan pendapatan daerah 

Untuk mengatasi ini maka terbitlah Surat Keputusan Bersama (Menkeu dan Mendagri) Nomor 119/2813/SJ NOMOR 177lKMK.O7/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional,  tanggal 9 April 2020.

Dalam dictum kedelapan SKB ini menegaskan perpanjangan waktu penyampaian  laporan penyesuaian kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang sebelumnya paling lambat disampaikan 7 hari setelah penetapan Imendagri Nomor 1 Tahun 2020 menjadi dua (2) minggu setelah penetapan SKB  atau dua (2) minggu setelah tanggal 9 April 2020, berari batas akhir penyampaianya adalah tanggal 21 April 2020. Jika tidak maka konsekuensinya dapat dilihat dalam SKB dictum ke-9.

Untuk pengawasan terkait Refocussing belanja Hibah dan Bansos, Terkait Inspektorat perlu  memahami regulasi berikut:

  • Permendagri Nomor 32 Tahun 2011
  • Permandagri Nomor 39 Tahun 2011
  • Permandagri Nomor 14 Tahun 2016
  • Permandagri Nomor 13  Tahun 2018
  • Permandagri Nomor 123 Tahun 2018
  • Permandagri Nomor 99 Tahun 2019  tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

APIP perlu memahami Permendagri tersebut di atas dalam melakukan pengawasan terhadap refocussing belanja Hibah atau bansos , sebab Pemerintah Pusat, melalui Satgas Pencegahan Covid-19 Nasional menegaskan bahwa belanja Hibah dan bansos diarahkan kepada sasaran yang berdampak covid-19.  Fokus ini harus diikuti dengan penurunan belanja pegawai, penurunan belanja barang dan belanja modal minimal 50 %.  Pengurangan belanja pegawai tidak ada batasan dengan mengikuti arahan dari departemen dalamnegeri sedangkan Pengurangan belanja barang/modal  dapat menggunakan kriteria standar biaya masukan (SBM) yang dikeluarkan menteri keuangan yaitu. PMK Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020

  • Terkait PBJ, arahan dari Kepala LKPP sudah clear bahwa PBJ terkait penanganan Covid-19 adalah PBJ dalam konteks DARURAT. Karena itu, PBJ ini tidak boleh dikaitkan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Nomor 9 tahun 2018  tentang pedoman pelaksanaan  pengadaan barang/jasa melalui penyedia (dalam situasi Normal). Jadi PBJ dalam konteks Covid -19, kriterianya adalah Peraturan  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor  13  Tahun  2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Perbedaan utamanya mengenai kontrak  di Perka LKKP Nomor 13 ditanda tangani di akhir dan proses audit, terutama audit atas kewajaran harga  menjadi bagian dari proses pengadaan.

Selain itu, KPK menegaskan terkait proses PBJ Kedaruratan SE KPK Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 02 April 2020 tentang Penggunaan Angaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Tindakan Pencegahan Korupsi.

Dalam point 3 SE KPK ini secara eksplisit menegaskan agar seluruh tahapan pelaksanaan PBJ selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan Tindak Pidana Korupsi, seperti:

  • Tidak melakukan persengkokolan atau kolusi dengan penyedia
  • Tidak memperoleh Kickback dari penyedia
  • Tidak mengandung unsur penyuapan
  • Tidak mengandung unsur gratifikasi
  • Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan
  • Tidak mengandung unsur kecurangan atau mal-administrasi
  • Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat
  • Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.
  • Terkait APBDes, diperoleh informasi bahwa APBDEs ada yang sudah ditetapkan dan belum ditetapkan. Peran Inspektorat terkait APBDES adalah memberikan masukan terhadap Desa agar segera melakukan perubahan APBDEs kepada Desa yang sudah tetapkan APBDEs sesuai Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan Desa yang belum penetapan APBDes segera menyesuaikan APBDes sesuai Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pertemuan ini dilanjutkan dengan diskusi atau Tanya jawab BPPK dengan Peserta APIP daerah.

Hadir dalam meeting online ini dari Inspektorat Daerak Kabuapaten Belu adalah Sekretaris dan para Irban Inspekotrat Daerah Kabupaten Belu.

Waktu yang sama, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Belu mengikuti Musrenbangkab secara online melalui media VIDCON di ruangan kerja. (Damas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *