ATAMBUA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin, SE., M.Si mengajak seluruh masyarakat di wilayah Perbatasan RI-RDTL, Kabupaten Belu untuk menjaga stabilitas daerah dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan di daerah ini.
Ajakan ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pamong Praja, HLM (High Level Meeting) TP2DD serta Sosialisasi dan Penandatangan MoU Siskeudes Online Terintegrasi Cash Management System Bank NTT di Ballroom Hotel Matahari Atambua, Senin (30/01/2023).
Kegiatan yang mengusung tema Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Memelihara Stabilitas Kamtibmas, Penguatan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Penurunan Stunting ini dilaksanakan, sebagai tindaklanjut Rakornas Presiden Republik Indonesia bersama jajaran Kepala Daerah dan Forkopimda pada tanggal 17 Januari 2023 yang lalu di Sentul, Jawa Barat.
“Atas petunjuk Bapak Bupati, hari ini kita bertemu disini untuk memantapkan gerak langkah dengan segenap stakeholder di Kabupaten Belu, mulai dari jajaran Forkopimda hingga berjenjang sampai pada struktur
terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, dengan tujuan untuk bersama-sama memelihara stabilitas pembangunan ditengah-tengah masyarakat,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga diarahkan untuk menjaga stabilitas penguatan pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat yang diwujudkan melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengendalian inflasi.
“Disamping itu, Presiden RI juga mendorong kepala daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang,” ungkap Sekda JAP di hadapan Bupati Belu, Wabup Belu, Unsur Forkopimda Belu, Kepala Perwakilan BI NTT, Dirut Bank NTT dan Jajaran, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Belu, Kepala OJK NTT, Pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Belu, dan Unsur Forkopimcam.
Lanjut Sekda Belu, kehadiran para stakedholder disini, diharapkan ikut memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi Kabupaten Belu saat ini dan rencana kedepan.
“Sehingga melalui tugas pokok dan fungsi masing-masing, kita dapat melaksanakan jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat demi mewujudkan Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif,” tutur Sekda.
Disampaikan pula, momentum hari ini dapat menyatukan kita dalam kesepakatan dan kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Bank NTT, terkait integrasi sistem yang menjadi bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan desa.
“Untuk mewujudkan hal itu, ada delapan area intervensi tata kelola keuangan masih menyisahkan pekerjaan rumah. Karena dari 5 indikator keberhasilan keuangan desa, mulai dari regulasi, publikasi, sistem keuangan desa, laporan konsultasi APBDes, pengawasan dan lainnya sudah mencapai angka maksimal atau 100 persen,” ujar Sekda.
Sementara tata kelola dan sistem keuangan masih berada di angka 69 persen dan semuanya belum terintegrasi menggunakan sistem keuangan yang online. Hal ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026.
“Sebagaimana kita ketahui, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sampai kepada pelaporan dan pengawasan masih dilaksanakan secara manual administrasi. Memang ini menjadi bagian pertama yang harus kita perhatikan, tetapi jangan sampai seluruh sumber daya di desa habis untuk melaksanakan tahapan-tahapan itu, sehingga kita lupa substansi utama kehadiran pemerintah di desa yaitu menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” terang Sekda.
Sekda Belu pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih kepada Dandim dan Kapolres bersama jajaran yang bersedia hadir di acara Rakor Pamong Praja ini.
“Terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada Kajari Belu bersama jajaran, yang selalu membuka diri dan membantu kami, melalui Inspektorat dan Bagian Hukum di setiap permasalahan keuangan, terutama dalam pengelolaan dan pemulihan aset-aset daerah. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bank NTT yang selalu bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Belu, sekaligus
membangun kesepahaman untuk mengintegrasikan sistem pembayaran online Bank NTT, dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia,” pungkas Sekda JAP. (prokopimbelu)
